Berkembang Seiring Kepatuhan: Macam-macam Pajak yang Wajib Dipahami dalam Bisnis

Memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan adalah langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan bisnis. Pajak bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga alat untuk mendukung stabilitas ekonomi perusahaan. 

Sebagai pemilik bisnis kita perlu memahami berbagai macam pajak, pengetahuan terkait macam-macam pajak dapat membantu pengusaha meminimalisir risiko denda atau masalah hukum dan menjaga kelancaran operasional. Artikel ini akan mengulas beberapa jenis pajak yang harus dipahami oleh pelaku bisnis serta bagaimana pajak-pajak tersebut berpengaruh terhadap kinerja bisnis.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan atau PPh adalah salah satu jenis pajak yang paling umum dikenakan pada pelaku bisnis. PPh dikenakan atas pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. 

Pajak ini meliputi semua pendapatan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Dalam konteks bisnis, PPh dikenakan pada perusahaan berdasarkan laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan oleh undang-undang perpajakan. Terdapat beberapa jenis PPh yang harus dipahami oleh pelaku bisnis:

1. PPh Pasal 21: Dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan sebagai gaji atau upah. Perusahaan bertanggung jawab untuk memotong dan menyetor pajak ini ke negara.
2. PPh Pasal 22: Dikenakan pada aktivitas perdagangan barang tertentu, seperti barang impor. Pajak ini dibebankan pada pihak yang melakukan kegiatan impor atau ekspor.
3. PPh Pasal 23: Dikenakan atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sewa. Pajak ini harus dipotong oleh perusahaan ketika membayar kepada pihak ketiga.
4. PPh Pasal 25: Merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan usaha selama tahun berjalan.
5. PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final): Dikenakan pada usaha tertentu seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan tarif pajak final yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar.

Pemahaman yang baik mengenai PPh akan membantu perusahaan merencanakan kewajiban perpajakan dan mengelola laba dengan lebih efisien.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atas barang dan jasa yang diperjualbelikan. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir, namun pemungutannya dilakukan oleh perusahaan atau penjual.

Tarif PPN di Indonesia adalah 11%, yang diberlakukan untuk sebagian besar barang dan jasa, kecuali beberapa barang dan jasa yang dikecualikan seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan. Sebagai pelaku bisnis, penting untuk memahami bagaimana menghitung, memungut, dan menyetorkan PPN ke pemerintah.

Bagi perusahaan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mereka diwajibkan untuk memungut PPN dari pelanggan, mencatatnya dalam faktur pajak, dan menyalurkannya ke negara. Kewajiban ini juga melibatkan pembuatan laporan bulanan terkait PPN yang dibayarkan dan dipungut.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. PBB termasuk dalam pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat, dan besarannya dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Perusahaan yang memiliki atau menyewa bangunan komersial harus memastikan bahwa PBB dibayar tepat waktu karena jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran PBB dapat menyebabkan denda, yang tentu saja akan mempengaruhi keuangan bisnis. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memastikan bahwa semua aset properti yang dimiliki tercatat dengan baik dan pembayaran PBB dilakukan secara teratur.

4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu yang bersifat hukum atau memiliki nilai ekonomis. Dokumen yang terkena bea materai antara lain perjanjian atau kontrak bisnis, dokumen yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian aset, serta transaksi keuangan yang melibatkan jumlah uang tertentu.

Bea materai biasanya dikenakan pada dokumen dengan nilai nominal di atas Rp5.000.000. pengenaan bea materai menjadi penting saat perusahaan melakukan perjanjian kerjasama, penerbitan faktur penjualan, atau menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. 

Baca Juga : Persiapan Membuka Cabang Baru Hal-Hal Penting yang Perlu Diperhatikan

Baca Juga : Membuat Slogan Produk yang Efektif Strategi dan Contoh Inspiratif

5. Pajak Daerah

Selain pajak nasional, ada juga pajak daerah yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Pajak daerah meliputi beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti:

1. Pajak Reklame: Dikenakan pada perusahaan yang menggunakan reklame atau iklan sebagai bagian dari kegiatan promosi. Reklame ini dapat berupa papan iklan, spanduk, atau media promosi lainnya yang dipasang di area publik.
2. Pajak Hotel dan Restoran: Jika bisnis yang dijalankan bergerak di bidang perhotelan atau restoran, maka wajib membayar pajak hotel atau restoran kepada pemerintah daerah setempat. Pajak ini biasanya dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari tamu hotel atau pelanggan restoran.
3. Pajak Hiburan: Usaha yang bergerak di bidang hiburan, seperti bioskop, taman bermain, atau event organizer, pajak hiburan akan dikenakan berdasarkan penghasilan dari penjualan tiket atau layanan hiburan yang disediakan.

6. Pajak Ekspor dan Impor

Jika bisnis Anda melibatkan kegiatan ekspor dan impor, maka ada beberapa pajak dan bea yang perlu diperhatikan. Pada kegiatan impor, selain dikenakan PPN, perusahaan juga harus membayar bea masuk dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Bea masuk dikenakan berdasarkan jenis barang yang diimpor dan tarif yang berlaku untuk barang tersebut.

Di sisi lain, kegiatan ekspor juga melibatkan pajak tertentu, terutama jika barang yang diekspor termasuk dalam kategori barang tambang atau komoditas tertentu. Untuk menjalankan bisnis ekspor-impor dengan lancar, pastikan Anda memahami regulasi perpajakan yang berlaku dalam aktivitas perdagangan internasional.

7. Pajak Dividen

Bagi perusahaan yang membagikan dividen kepada pemegang saham, Pajak Penghasilan atas Dividen juga merupakan salah satu jenis pajak yang harus diperhatikan. Pajak ini dikenakan atas pendapatan yang diperoleh pemegang saham dari pembagian dividen, baik untuk pemegang saham dalam negeri maupun luar negeri. 

Tarif PPh untuk dividen bervariasi tergantung pada status penerima dividen, apakah mereka wajib pajak dalam negeri atau luar negeri.

Baca Juga : 10 Contoh Usaha Bidang Jasa yang Menjanjikan di Era Digital

Baca Juga : Meningkatkan Efisiensi dengan Aplikasi Cetak Struk Digital

Memahami berbagai macam pajak yang berlaku dalam bisnis merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha. Kewajiban pajak seperti Pajak Penghasilan, PPN, PBB, dan pajak daerah harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan pengelolaan pajak yang baik, perusahaan tidak hanya menghindari risiko denda dan sanksi, tetapi juga dapat mengoptimalkan keuntungan melalui perencanaan pajak yang tepat. Kedisiplinan dalam membayar pajak tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga pada pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.

Kelola Bisnis Mu dengan Software Kasir 

Aplikasi kasir Android menawarkan banyak keunggulan yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis Anda. Dari kemudahan penggunaan hingga pengurangan biaya operasional, aplikasi ini memberikan solusi yang komprehensif

Salah satu metode yang mudah dan praktis dalam mencatat penjualan adalah dengan menggunakan Aplikasi POS seperti Kasir Pintar

Kasir Pintar bisa mencatat setiap penjualan dari usahamu dan melakukan beberapa kegiatan seperti :

- Atur stok barang
- Mencatat berbagai macam metode transaksi penjualan
- Laporan usaha lengkap
- Manajemen Pelanggan (CRM)
- Manajemen Karyawan & Cabang Usaha dan masih banyak lagi